Tantangan Target Produksi Minyak Mentah Indonesia 2030: Evaluasi Kinerja dan Peran SKK Migas

Pemerintah Indonesia merencanakan peningkatan produksi minyak mentah dalam upaya mencapai target produksi sebesar 1 juta barel per hari (bph) pada tahun 2030. Namun, rencana tersebut dihadapkan pada berbagai kendala yang membuatnya sulit untuk terwujud. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai bahwa kendala tersebut salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Menurut Mulyanto, koordinasi yang lemah antara SKK Migas, kementerian lain, dan Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi salah satu penyebab utama ketidakcapaian target produksi minyak mentah. Ia juga menyoroti kegagalan operasional di tingkat Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). Oleh karena itu, Mulyanto mendorong untuk memperkuat peran kelembagaan SKK Migas guna mengatasi kendala tersebut.

Dalam menghadapi kondisi industri migas yang semakin merosot akibat tekanan program dekarbonisasi, Mulyanto berpendapat bahwa target produksi migas ke depan haruslah akurat dan dapat direalisasikan dengan baik. Namun, ia memprediksi bahwa produksi minyak di tahun ini hanya akan mencapai sekitar 90% dari target yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, SKK Migas mengakui bahwa produksi minyak mentah di dalam negeri masih menghadapi tantangan. Wakil Kepala SKK Migas, Nanang Abdul Manaf, menyampaikan bahwa meskipun belum mencapai target produksi pada tahun 2023, penurunan produksi secara alamiah atau natural decline dapat diperkecil. Meskipun kondisi masih challenging, penurunan produksi yang semula 6-7% kini menjadi 1,2%.

Nanang juga berharap bahwa proyek migas yang dioperatori oleh Medco di lapangan Forel-Bronang pada tahun depan dapat memberikan tambahan produksi sebesar 10 ribu barel per hari. Hal ini diharapkan dapat membantu mencapai target produksi secara keseluruhan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat bahwa produksi minyak bumi siap jual Indonesia pada tahun 2023 hanya mencapai 607 ribu bph, masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 660 ribu bph. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa tidak hanya lifting minyak yang meleset dari target, tetapi juga lifting gas yang di bawah asumsi 2023 maupun realisasi 2022.

Secara keseluruhan, tantangan dan harapan terkait produksi minyak mentah Indonesia menjadi sorotan utama di tengah ambisi mencapai target produksi yang ambisius pada tahun 2030. Peran SKK Migas, peningkatan koordinasi, dan keberhasilan proyek-proyek migas menjadi faktor kunci dalam mengatasi kendala tersebut.

Demikian informasi seputar kebijakan pemerintah Indonesia yang harus memperbaiki sektor produksi minyak mentah di Indonesia. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Scopecorner.Com.

Berita Terkini

Kaltim Tawarkan Potensi Investasi Kelautan kepada Pengusaha China: Fokus Udang Windu dan Rumput Laut

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membuka peluang investasi kelautan bagi pengusaha China, khususnya potensi udang Windu dan rumput laut. Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menjelaskan bahwa kerja sama dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan mengawal investasi tersebut. “Posisi strategis Kaltim sebagai Ibu Kota Negara baru […]

Read More
Berita Terkini

Target Investasi 2025 Bakal Andalkan Sektor Parekraf sebagai Motor Penggerak Ekonomi 2025

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan langkah ambisius dengan menargetkan investasi jumbo pada tahun 2025. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa target investasi tersebut sudah dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Salah satu sektor yang diharapkan berkontribusi besar adalah sektor Investasi Parekraf (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Dalam rapat kerja dengan Komisi […]

Read More
Berita Terkini

Investasi di IKN Terhambat Status Lahan, Pemerintah Ambil Langkah Kebijakan Ini!

Upaya untuk menarik lebih banyak investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dilakukan oleh pemerintah, seiring dengan janji untuk memperjelas status lahan di wilayah tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa kepastian status tanah di IKN menjadi fokus utama dalam memperlancar aliran modal dan investasi di IKN. Pada […]

Read More