PLTA Kayan Positif Dibangun, KHE Penuhi Kewajiban Tanam Pohon

Dalam rangka pembangunan PLTA, ada berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT KHE. Salah satu kewajiban tersebut adalah penanaman pohon.

Meski telah direncanakan sejak 2009, pembangunan PLTA Kayan sampai sekarang belum terlihat konstruksi fisiknya. Hal tersebut dikarenakan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Kayan Hydro Energy (PT KHE).

Beberapa kewajiban tersebut misalnya pembebasan lahan dan surat izin. Proses pembebasan lahan sendiri hingga kini masih dalam tahap proses. Dilansir dari kaltara.prokal.co, pembebasan lahan menyisakan kurang lebih 30 persen. Keterangan ini disampaikan oleh Manager Operasional PT Kayan Hidro Energy (KHE), Roni.

“Sekarang ini kita terus melakukan pembebasan. Jadi dari total target yang ada tinggal 30 persen saja yang belum terbebaskan,” kata Roni yang dikutip dari Radar Kaltara.

Pembebasan lahan hutan juga diperlukan guna pembangunan PLTA Kayan

Rencana konstruksi PLTA Kayan (m.rakyatkaltara.prokal.co)

Tidak hanya pembebasan lahan pemukiman, namun juga pembebasan lahan hutan. Ada beberapa wilayah lahan hutan yang harus dibebaskan. Terkait hal tersebut, Roni mengatakan bahwa lahan hutan yang perlu dibebaskan luasnya kurang lebih 225,71 hektare (ha). Namun, PT KHE telah mengantongi izin dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

“Jadi begini, untuk bendungan total lima kita sudah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Hanya saja untuk progres awal kita untuk pekerjaan di bendungan satu. Tapi yang dua, tiga sampai lima tetap berjalan,” kata Roni.

Dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), banyak kewajiban yang musti dipenuhi. Salah satunya adalah menaman pohon baru di titik rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). Dengan adanya kewajiban tersebut, KHE juga harus menanam pohon seperti yang telah diwajibkan.

Berhubungan dengan kewajiban tanam pohon, Roni menyebut KHE telah menanam beberapa pohon seperti yang tertuang dalam aturan. Bahkan dari pihak Kementrian telah melakukan evaluasi dan memberikan nilai yang memuaskan.

“Penanaman sudah kita lakukan, bahkan sudah dievaluasi oleh tim kementerian, dari hasil penilaian itu kita mendapatkan nilai keberhasilan mencapai 92 persen,” ujar Roni.

“Untuk jenis pohon sendiri bervariasi, karena sesuai aturan yang ada jenis. Termasuk jenis pohon buah-buahan juga terakomodasi. “Jadi semua jenis pohon yang tertuang di dalam aturan kita akomodasi,” tambah Roni lagi.

Direktur PT Kayan Hydro Energi, Andrew Suryali juga sempat memberi keterangan tambahan. Andrew berpendapat, dengan lahan yang telah terbebaskan, saat ini KHE sebenarnya sudah bisa memulai membangun PLTA Kayan. Meski begitu, target pembebasan lahan yang tersisa harus dilakukan guna memberikan ruang gerak yang lebih bagus.

Berita Terkini

Buntut Penjualannya Turun: Harga iPhone 14 Pro dan Pro Max di China Terbanting Diskon

Pasar smartphone di China memasuki masa suram terbukti dari harga model terbaru iPhone 14 Pro dari Apple yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan akan handphone cerdas yang dikeluarkan oleh Apple. Pengecer resmi Apple, JD.com dan Suning menawarkan iPhone 14 Pro dengan diskon sebesar 800 yuan, menjualnya seharga 7.199 yuan atau sekitar Rp15,8 […]

Read More
Berita Terkini

Musim Panen Raya: Bulog Targetkan 70% Cadangan Beras Pemerintah Terpenuhi

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) memastikan bahwa pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun ini sebanyak 2,4 juta ton akan dioptimalkan dengan mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri. Musim panen raya pada Maret akan menjadi saat yang tepat untuk mencapai 70% dari target CBP tahun ini, sisanya diharapkan dapat dipenuhi saat panen gadu. Petani akan […]

Read More
Berita Terkini

19 Tahun Mandek, RUU PPRT Akan Menjadi Prioritas Legislasi Nasional 2023

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan membawa perubahan besar bagi para pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa RUU PPRT akan mengatur hak-hak mendasar yang harus diperoleh PRT, mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga hak cuti. Menurut Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, selama […]

Read More