Pemberantasan Mafia Migas Jadi Agenda Utama Majelis Musyawarah Sunda, Kok Bisa?

Majelis Musyawarah Sunda (MMS) baru-baru ini menggelar diskusi publik bertajuk Mega Korupsi Pertamina: Ganti Pemain Deui atau Revolusi Tata Kelola untuk Rakyat dan Negara. Acara tersebut bertujuan untuk membahas masalah tata kelola minyak dan gas (migas) di Indonesia, dengan fokus utama pada pemberantasan mafia migas yang telah mengakar.

Dalam diskusi tersebut, Ekonom Prof. Didin S. Damanhuri mengungkapkan bahwa praktik korupsi di Pertamina sudah terjadi sejak era Orde Baru dan semakin meluas pada masa Reformasi. Menurutnya, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, mafia migas tetap eksis dan terus menghambat pengelolaan energi nasional.

“Jika tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku utama, kondisi ini akan mengganggu program-program strategis pemerintah, termasuk menarik investasi di sektor energi,” ujar Prof. Didin soal pemberantasan mafia migas.

Anggota Ombudsman RI periode 2016-2020, Alamsyah Saragih juga menyoroti pentingnya proses hukum yang transparan dalam menangani kasus korupsi migas. Ia mengingatkan agar kasus dugaan korupsi di Pertamina tidak hanya menjadi tontonan publik, tetapi harus melalui proses hukum yang jelas dan objektif.

Mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmomartoyo menyatakan bahwa tata kelola industri migas di Indonesia masih sangat membutuhkan perbaikan, terutama di sektor hilir.

Ia menambahkan bahwa hanya Kilang Cilacap yang dapat mengolah minyak mentah dari Timur Tengah, menandakan perlunya investasi dan reformasi dalam sistem pengolahan migas nasional.

Dr. Sudirman Said, Mantan Menteri ESDM, juga mengkritik lambatnya perubahan dalam tata kelola migas Indonesia, menyebutkan bahwa pola permainan rente yang merugikan negara masih berlangsung.

Sementara itu, Syarif Bastaman, Pakar Energi MMS, mengusulkan penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi distribusi migas.

Ketua Badan Pekerja MMS, Andri Perkasa Kantaprawira menegaskan bahwa pemberantasan mafia migas harus menjadi agenda utama pemerintah. Ia mengajak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap para pelaku korupsi migas, guna mewujudkan tata kelola migas yang berpihak pada rakyat.

Demikian informasi seputar pemberantasan mafia migas. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Scopecorner.Com.

Berita Terkini

Realisasi Investasi Situbondo 2025 Naik dan Melonjak 66 Persen, Target Tahun 2026 Terus Ditingkatkan?

Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mencatatkan pencapaian luar biasa dalam realisasi investasi Situbondo pada tahun 2025, dengan total nilai investasi mencapai Rp1 triliun, meningkat signifikan sebesar 66 persen dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat hanya Rp590 miliar. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Situbondo, Dadang Aries Bintoro, mengungkapkan bahwa pencapaian […]

Read More
Berita Terkini

Investasi China di Kanada: Ada Tantangan Baru untuk Amerika?

Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Kanada membuka peluang bagi China untuk meningkatkan investasinya di negara tersebut. Seiring dengan kebijakan tarif AS yang semakin proteksionis, Kanada mulai mencari alternatif untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan negara lain, dan China muncul sebagai mitra potensial. Peningkatan investasi China di Kanada menandai perubahan penting dalam tatanan ekonomi global dan […]

Read More
Berita Terkini

Produksi Batu Bara PKPK Dorong Laba 2025 Melejit, Naik dan Capai 136,8 Persen!

Kinerja PT Paragon Karya Perkasa Tbk sepanjang 2025 menunjukkan lonjakan yang mencolok seiring meningkatnya Produksi Batu Bara. Emiten berkode PKPK ini berhasil memacu volume produksi dan penjualan sehingga laba bersih perseroan melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan kepada Bursa Efek Indonesia, hingga Desember 2025 PKPK mencatat volume penjualan batu bara sebesar 1,075 juta ton. […]

Read More