Pemberantasan Mafia Migas Jadi Agenda Utama Majelis Musyawarah Sunda, Kok Bisa?

Majelis Musyawarah Sunda (MMS) baru-baru ini menggelar diskusi publik bertajuk Mega Korupsi Pertamina: Ganti Pemain Deui atau Revolusi Tata Kelola untuk Rakyat dan Negara. Acara tersebut bertujuan untuk membahas masalah tata kelola minyak dan gas (migas) di Indonesia, dengan fokus utama pada pemberantasan mafia migas yang telah mengakar.

Dalam diskusi tersebut, Ekonom Prof. Didin S. Damanhuri mengungkapkan bahwa praktik korupsi di Pertamina sudah terjadi sejak era Orde Baru dan semakin meluas pada masa Reformasi. Menurutnya, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, mafia migas tetap eksis dan terus menghambat pengelolaan energi nasional.

“Jika tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku utama, kondisi ini akan mengganggu program-program strategis pemerintah, termasuk menarik investasi di sektor energi,” ujar Prof. Didin soal pemberantasan mafia migas.

Anggota Ombudsman RI periode 2016-2020, Alamsyah Saragih juga menyoroti pentingnya proses hukum yang transparan dalam menangani kasus korupsi migas. Ia mengingatkan agar kasus dugaan korupsi di Pertamina tidak hanya menjadi tontonan publik, tetapi harus melalui proses hukum yang jelas dan objektif.

Mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmomartoyo menyatakan bahwa tata kelola industri migas di Indonesia masih sangat membutuhkan perbaikan, terutama di sektor hilir.

Ia menambahkan bahwa hanya Kilang Cilacap yang dapat mengolah minyak mentah dari Timur Tengah, menandakan perlunya investasi dan reformasi dalam sistem pengolahan migas nasional.

Dr. Sudirman Said, Mantan Menteri ESDM, juga mengkritik lambatnya perubahan dalam tata kelola migas Indonesia, menyebutkan bahwa pola permainan rente yang merugikan negara masih berlangsung.

Sementara itu, Syarif Bastaman, Pakar Energi MMS, mengusulkan penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi distribusi migas.

Ketua Badan Pekerja MMS, Andri Perkasa Kantaprawira menegaskan bahwa pemberantasan mafia migas harus menjadi agenda utama pemerintah. Ia mengajak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap para pelaku korupsi migas, guna mewujudkan tata kelola migas yang berpihak pada rakyat.

Demikian informasi seputar pemberantasan mafia migas. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Scopecorner.Com.

Berita Terkini

Investasi Kota Madiun Melejit, Tembus Rp425 Miliar Sepanjang 2025!

Iklim investasi Kota Madiun menunjukkan tren yang sangat positif sepanjang tahun 2025. Realisasi investasi yang masuk pada periode Januari–November 2025 melesat jauh melampaui target yang ditetapkan. Dari target Rp198 miliar, Kota Madiun berhasil mencapai Rp425,88 miliar, yang berarti lebih dari 250 persen dari target semula. Salah satu investasi yang menonjol pada tahun ini adalah beroperasinya […]

Read More
Berita Terkini

Tarif Bea Keluar Batu Bara: Respons AADI Terkait Kebijakan Baru 2026

Pemerintah Indonesia akan mulai menerapkan tarif bea keluar untuk batu bara pada 1 Januari 2026. Kebijakan ini mendapat respons dari PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), salah satu emiten besar di sektor batu bara. AADI mengkhawatirkan bahwa penerapan tarif tersebut bisa memengaruhi daya saing ekspor batu bara Indonesia, mengingat perusahaan ini memiliki porsi penjualan ekspor […]

Read More
Berita Terkini

Target Investasi NTB 2026 Naik Jadi Rp68 Triliun: Fokus pada Pariwisata, Pertanian, dan Energi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memasang target investasi NTB yang ambisius pada tahun 2026, yaitu sebesar Rp68 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7 triliun dibandingkan dengan target tahun 2025 yang sebesar Rp61 triliun. Peningkatan target investasi ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). […]

Read More