Pemberantasan Mafia Migas Jadi Agenda Utama Majelis Musyawarah Sunda, Kok Bisa?

Majelis Musyawarah Sunda (MMS) baru-baru ini menggelar diskusi publik bertajuk Mega Korupsi Pertamina: Ganti Pemain Deui atau Revolusi Tata Kelola untuk Rakyat dan Negara. Acara tersebut bertujuan untuk membahas masalah tata kelola minyak dan gas (migas) di Indonesia, dengan fokus utama pada pemberantasan mafia migas yang telah mengakar.

Dalam diskusi tersebut, Ekonom Prof. Didin S. Damanhuri mengungkapkan bahwa praktik korupsi di Pertamina sudah terjadi sejak era Orde Baru dan semakin meluas pada masa Reformasi. Menurutnya, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, mafia migas tetap eksis dan terus menghambat pengelolaan energi nasional.

“Jika tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku utama, kondisi ini akan mengganggu program-program strategis pemerintah, termasuk menarik investasi di sektor energi,” ujar Prof. Didin soal pemberantasan mafia migas.

Anggota Ombudsman RI periode 2016-2020, Alamsyah Saragih juga menyoroti pentingnya proses hukum yang transparan dalam menangani kasus korupsi migas. Ia mengingatkan agar kasus dugaan korupsi di Pertamina tidak hanya menjadi tontonan publik, tetapi harus melalui proses hukum yang jelas dan objektif.

Mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmomartoyo menyatakan bahwa tata kelola industri migas di Indonesia masih sangat membutuhkan perbaikan, terutama di sektor hilir.

Ia menambahkan bahwa hanya Kilang Cilacap yang dapat mengolah minyak mentah dari Timur Tengah, menandakan perlunya investasi dan reformasi dalam sistem pengolahan migas nasional.

Dr. Sudirman Said, Mantan Menteri ESDM, juga mengkritik lambatnya perubahan dalam tata kelola migas Indonesia, menyebutkan bahwa pola permainan rente yang merugikan negara masih berlangsung.

Sementara itu, Syarif Bastaman, Pakar Energi MMS, mengusulkan penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi distribusi migas.

Ketua Badan Pekerja MMS, Andri Perkasa Kantaprawira menegaskan bahwa pemberantasan mafia migas harus menjadi agenda utama pemerintah. Ia mengajak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap para pelaku korupsi migas, guna mewujudkan tata kelola migas yang berpihak pada rakyat.

Demikian informasi seputar pemberantasan mafia migas. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Scopecorner.Com.

Berita Terkini

Produksi Migas Nasional Diperkuat Inovasi Digital Pertamina Hulu Rokan, Ini Dampaknya!

Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus memperkuat produksi migas melalui inovasi digital di sektor hulu. Langkah strategis ini difokuskan pada penerapan teknologi Operational Technology (OT)/SCADA guna meningkatkan efisiensi serta menjaga kestabilan produksi, terutama selama Ramadan dan libur Lebaran. Sebagai operator utama Blok Rokan, PHR memiliki peran vital dengan menyumbang sekitar 24% produksi minyak nasional. Dengan kondisi […]

Read More
Berita Terkini

Ekspor Batu Bara Indonesia Terus Sesuaikan Harga Patokan Baru, Apa Dampaknya?

Ekspor batu bara Indonesia terus berjalan normal, meskipun terdapat penyesuaian harga yang mengacu pada harga batu bara acuan (HBA) yang diterbitkan dua kali dalam sebulan. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI/ICMA) mengungkapkan bahwa proses ekspor batu bara kini menyesuaikan dengan mekanisme HBA yang baru. Hal itu menyusul diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025 yang menetapkan […]

Read More
Berita Terkini

VinFast: Produsen Kendaraan Listrik yang Siap Bangun Pabrik di Indonesia!

Perusahaan otomotif asal Vietnam, VinFast semakin menunjukkan keseriusannya untuk berinvestasi di Indonesia dengan rencana membangun pabrik kendaraan listrik. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ro­san Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa VinFast ingin menjadikan Indonesia sebagai produsen kendaraan listrik yang berorientasi ekspor. “VinFast sudah bertemu dengan kami dan ingin membangun pabrik di Indonesia. Mereka […]

Read More