Pemberantasan Mafia Migas Jadi Agenda Utama Majelis Musyawarah Sunda, Kok Bisa?

Majelis Musyawarah Sunda (MMS) baru-baru ini menggelar diskusi publik bertajuk Mega Korupsi Pertamina: Ganti Pemain Deui atau Revolusi Tata Kelola untuk Rakyat dan Negara. Acara tersebut bertujuan untuk membahas masalah tata kelola minyak dan gas (migas) di Indonesia, dengan fokus utama pada pemberantasan mafia migas yang telah mengakar.

Dalam diskusi tersebut, Ekonom Prof. Didin S. Damanhuri mengungkapkan bahwa praktik korupsi di Pertamina sudah terjadi sejak era Orde Baru dan semakin meluas pada masa Reformasi. Menurutnya, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, mafia migas tetap eksis dan terus menghambat pengelolaan energi nasional.

“Jika tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku utama, kondisi ini akan mengganggu program-program strategis pemerintah, termasuk menarik investasi di sektor energi,” ujar Prof. Didin soal pemberantasan mafia migas.

Anggota Ombudsman RI periode 2016-2020, Alamsyah Saragih juga menyoroti pentingnya proses hukum yang transparan dalam menangani kasus korupsi migas. Ia mengingatkan agar kasus dugaan korupsi di Pertamina tidak hanya menjadi tontonan publik, tetapi harus melalui proses hukum yang jelas dan objektif.

Mantan Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso Atmomartoyo menyatakan bahwa tata kelola industri migas di Indonesia masih sangat membutuhkan perbaikan, terutama di sektor hilir.

Ia menambahkan bahwa hanya Kilang Cilacap yang dapat mengolah minyak mentah dari Timur Tengah, menandakan perlunya investasi dan reformasi dalam sistem pengolahan migas nasional.

Dr. Sudirman Said, Mantan Menteri ESDM, juga mengkritik lambatnya perubahan dalam tata kelola migas Indonesia, menyebutkan bahwa pola permainan rente yang merugikan negara masih berlangsung.

Sementara itu, Syarif Bastaman, Pakar Energi MMS, mengusulkan penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi distribusi migas.

Ketua Badan Pekerja MMS, Andri Perkasa Kantaprawira menegaskan bahwa pemberantasan mafia migas harus menjadi agenda utama pemerintah. Ia mengajak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap para pelaku korupsi migas, guna mewujudkan tata kelola migas yang berpihak pada rakyat.

Demikian informasi seputar pemberantasan mafia migas. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Scopecorner.Com.

Berita Terkini

Kenaikan Tipis Harga Batu Bara Setelah Enam Hari Penurunan Beruntun, Kenapa?

Harga batu bara di pasar internasional mengalami kenaikan tipis setelah enam hari berturut-turut mengalami penurunan. Pada Rabu (13/08/25), harga batu bara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman bulan mendatang ditutup di angka US$111,7 per ton, menguat sebesar 0,09% dibandingkan hari sebelumnya. Meskipun terjadi kenaikan tipis, harga batu bara masih menunjukkan penurunan sebesar 2,36% dalam […]

Read More
Tjandra Limanjaya SH Tips Cerdas Raih Kesuksesan di Masa Pandemi Covid-19
Berita Terkini

Tjandra Limanjaya: Tips Cerdas Raih Kesuksesan di Masa Pandemi Covid-19

Tahun 2021 Indonesia masih di hantui pandemi Covid-19. Banyak sektor penunjang ekonomi harus terhenti karena pandemi Covid-19. Ikuti prosedur protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia, agar dalam melakukan kegiatan tidak tertular Covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) juga masih digalakan oleh Pemerintah. Sebagai makhluk sosial mestinya kita tetap harus melanjutkan hidup dengan cara yang […]

Read More
Berita Terkini

Harga Batu Bara Acuan Agustus 2025: GAR 6.322 Alami Kenaikan, Kalori Lain Turun?

Harga batu bara acuan (HBA) untuk periode pertama Agustus 2025 mengalami perbedaan yang signifikan. Batu bara dengan kalori tinggi GAR 6.322 tercatat mengalami kenaikan, sedangkan jenis batu bara lainnya justru mengalami penurunan. HBA untuk GAR 6.322 naik menjadi USD102,22 per ton, dibandingkan periode sebelumnya yang hanya USD97,65 per ton. Kenaikan Harga Batu bara Acuan (HBA) […]

Read More