Pekerja di Ibu Kota Nusantara Belum Terima Upah, Anggota DPR Tegas Minta Segera Dibayarkan!

Berdasarkan kabar yang beredar, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono mengungkapkan bahwa para pejabat eselon I ke bawah yang bekerja di lembaganya belum menerima gaji selama berbulan-bulan. Hal ini dikarenakan pihak IKN masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi para pejabat eselon I ke bawah.

“Kami harus jujur menyampaikan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon I dan turunannya pada saat ini,” kata Bambang saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR pada Senin, 3 April.

Bambang bersama Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajo mengaku baru mendapat gaji setelah 11 bulan bekerja, setelah terbitnya Perpres Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara pada 30 Januari 2023.

Dalam beleid itu, gaji kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditetapkan Rp172,7 juta, termasuk tunjangan kinerja. Selain itu, kepala Otorita IKN juga mendapatkan dana operasional senilai Rp178 juta. Sementara, sambung Bambang, gaji pejabat eselon I ke bawah sudah dibahas oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan sedang diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melihat hal itu, ia mengapresiasi para bawahannya yang tetap bekerja meski belum dibayar. “Teman-teman saya ini tangguh. Jadi, ya demikianlah kondisinya dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat,” tuturnya.

Kendati demikian, Bambang memastikan pekerja di lapangan sudah menerima upah mereka. Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus sebelumnya mengungkapkan ada pekerja di IKN yang belum dibayar berbulan-bulan.

Ia pun meminta agar hak pekerja segera dibayarkan. Otorita Ibu Kota Nusantara berdiri pada 10 Maret 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. “Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran nggak ada gajian, zalim kami Pak, kita zalim Pak. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kalau belum segera bayar mumpung lagi bulan Ramadan,” ujar Ihsan soal para pekerja di Ibu Kota Nusantara.

Berita Terkini

Sri Mulyani Resmi Umumkan Penyaluran Investasi Pemerintah Rp1,52 Triliun ke 6 LKI

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan penambahan investasi pemerintah sebesar Rp1,52 triliun kepada 6 Lembaga Keuangan Internasional (LKI) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia Pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2023. Keputusan ini secara resmi diundangkan pada tanggal 16 Mei 2023. Pasal 3 ayat 1 dalam […]

Read More
Berita Terkini

Platform LinkedIn PHK 716 Karyawan dan Tutup Aplikasi Lowongan Kerja di China

LinkedIn, platform media sosial profesional yang dimiliki Microsoft, akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 716 karyawan dan menutup aplikasi lowongan kerja di China. Keputusan tersebut diambil setelah perusahaan melihat pergeseran perilaku pelanggan dan pertumbuhan pendapatan yang melambat. CEO LinkedIn, Ryan Roslansky mengatakan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada karyawan bahwa perusahaan melakukan perubahan pada organisasi […]

Read More
Berita Terkini

PT Panarub Industry Kena Skandal: Dugaan Lakukan Pemotongan Upah dan PHK Secara Sepihak

Sekarang ini, semakin banyak perusahaan yang mengambil keuntungan dari kondisi pandemi global. Sayangnya, PT Panarub Industry, produsen sepatu ternama yang berlokasi di Tangerang, Banten, terlibat dalam praktik diskriminasi dan eksploitasi terhadap buruhnya. Dalam laporan investigasi, PT Panarub Industry dituding telah memotong upah karyawan dan memecat ribuan pekerja secara sepihak selama pandemi. Bahkan, serikat pekerja mengklaim […]

Read More