Pekerja di Ibu Kota Nusantara Belum Terima Upah, Anggota DPR Tegas Minta Segera Dibayarkan!

Berdasarkan kabar yang beredar, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono mengungkapkan bahwa para pejabat eselon I ke bawah yang bekerja di lembaganya belum menerima gaji selama berbulan-bulan. Hal ini dikarenakan pihak IKN masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi para pejabat eselon I ke bawah.

“Kami harus jujur menyampaikan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon I dan turunannya pada saat ini,” kata Bambang saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR pada Senin, 3 April.

Bambang bersama Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajo mengaku baru mendapat gaji setelah 11 bulan bekerja, setelah terbitnya Perpres Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara pada 30 Januari 2023.

Dalam beleid itu, gaji kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditetapkan Rp172,7 juta, termasuk tunjangan kinerja. Selain itu, kepala Otorita IKN juga mendapatkan dana operasional senilai Rp178 juta. Sementara, sambung Bambang, gaji pejabat eselon I ke bawah sudah dibahas oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan sedang diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melihat hal itu, ia mengapresiasi para bawahannya yang tetap bekerja meski belum dibayar. “Teman-teman saya ini tangguh. Jadi, ya demikianlah kondisinya dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat,” tuturnya.

Kendati demikian, Bambang memastikan pekerja di lapangan sudah menerima upah mereka. Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus sebelumnya mengungkapkan ada pekerja di IKN yang belum dibayar berbulan-bulan.

Ia pun meminta agar hak pekerja segera dibayarkan. Otorita Ibu Kota Nusantara berdiri pada 10 Maret 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. “Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran nggak ada gajian, zalim kami Pak, kita zalim Pak. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kalau belum segera bayar mumpung lagi bulan Ramadan,” ujar Ihsan soal para pekerja di Ibu Kota Nusantara.

Berita Terkini

Surplus Neraca Perdagangan Indonesia Meningkat di Bulan Juni 2023: Faktor Penyumbang Utama

Neraca perdagangan Indonesia pada bulan Juni mencatatkan surplus sebesar US$3,45 miliar, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan bulan Mei 2023 yang mencapai US$430 juta. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa salah satu faktor di balik surplusnya neraca perdagangan ini adalah peran aktif Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam memajukan industri di wilayahnya. Dalam keterangan tertulis pada Senin […]

Read More
Berita Terkini

Ide Cemerlang Luhut Binsar: Hentikan Ekspor Gas untuk Dorong Hilirisasi Migas?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengajukan proposal kepada Presiden Jokowi (Joko Widodo) untuk menghentikan ekspor gas. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mendorong hilirisasi dalam sektor minyak dan gas bumi (migas). Luhut menjelaskan bahwa ekspor gas masih akan dapat dilakukan selama masih sesuai dengan kontrak yang ada. Namun, […]

Read More
Berita Terkini

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor: Jadwal dan Program Terlengkap di Indonesia

Pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali digelar oleh sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Program ini memberikan kesempatan kepada para pemilik kendaraan bermotor untuk membayar kewajiban pajak yang tertunda tanpa dikenakan denda. Setiap daerah memiliki program pemutihan yang berbeda-beda, seperti pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bekas (BBNKB-II), dan pembebasan pajak progresif. Berikut […]

Read More