Setahun Pemerintahan Prabowo Gibran, kebijakan tata ruang memasuki babak baru. Kementerian ATR/BPN melaporkan nilai investasi dari produk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjadi kewenangan pusat mencapai Rp357,17 triliun pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
Angka itu lahir dari percepatan digitalisasi rencana dan perizinan yang menyatukan peta, aturan, dan proses bisnis dalam satu alur layanan. Lonjakan ini mempertegas tren Investasi Tata Ruang Digital sebagai pengungkit ekonomi daerah.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menekankan bahwa tata ruang tidak lagi sebatas dokumen perencanaan, melainkan prasyarat pertumbuhan. “Penataan ruang kini menjadi pintu masuk investasi yang memberi kepastian lokasi serta kepastian hukum,” ujarnya.
Kunci lonjakan terletak pada Rencana Detail Tata Ruang yang disusun lebih cepat dan dipublikasikan dalam platform digital yang terhubung dengan sistem perizinan terpadu Online Single Submission.
Investasi Tata Ruang Digital Rp357,17 T, RDTR Terintegrasi OSS Melonjak
Selama setahun, Kementerian ATR/BPN menerbitkan 119 RDTR baru, meningkat 21,8 persen dibanding periode sebelumnya. Lebih penting lagi, 445 RDTR telah terintegrasi dengan OSS, tumbuh 73,8 persen. Integrasi ini memungkinkan pelaku usaha memeriksa kesesuaian lokasi berbasis data spasial sejak awal, sehingga memperkecil konflik, menghindari tumpang tindih, dan memotong waktu penetapan keputusan KKPR.
Mekanisme ini juga menutup ruang abu-abu pada proses perizinan yang selama ini sering memicu ketidakpastian.
Sinyal kepercayaan investor tercermin pada nilai Rp357,17 triliun tadi. Pelaku usaha mendapatkan prediktabilitas, transparansi, dan koordinasi lintas sektor yang lebih rapi. Di sisi pemerintah, dashboard digital memudahkan pengawasan, menutup celah penyimpangan, serta mempercepat koreksi jika ditemukan ketidaksesuaian lapangan.
Sektor prioritas yang paling merasakan manfaat adalah industri pengolahan, energi terbarukan, perumahan, dan logistik. Dengan data spasial yang terbuka, pengembang dapat memetakan risiko banjir, akses ke pelabuhan, hingga kedekatan jaringan listrik.
Bagi UMKM, kepastian lokasi sekaligus memberi keberanian mengajukan pembiayaan karena bank melihat kejelasan legalitas lahan serta jejak persetujuan elektronik.
Ke depan, pemerintah menargetkan konsolidasi RDTR ke dalam satu etalase layanan, penyelarasan dengan peta kebencanaan, serta audit mutu data yang periodik. Nusron menegaskan, “Semua dimulai dari kepastian ruang, dan kepastian itu harus hadir di layar gawai masyarakat dan pelaku usaha.”
Peningkatan literasi data di pemerintah daerah dan penguatan SDM pemetaan menjadi syarat agar standar layanan tetap seragam di seluruh wilayah. Ke depan agenda ini berlanjut secara bertahap nasional.
Transformasi tata ruang ke platform digital memberi kepastian lokasi dan hukum, mendorong Investasi Tata Ruang Digital hingga Rp357,17 triliun. Integrasi RDTR dan OSS memotong ketidakpastian, memperkuat kepercayaan investor, dan membuka peluang pertumbuhan yang lebih merata.
Demikian informasi seputar investasi tata ruang digital. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Scopecorner.Com.
