Investasi di Sulawesi Selatan: Ini Data Terbaru dan Implikasinya pada Pengangguran

Realisasi investasi di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada triwulan pertama 2024 mengalami penurunan signifikan, yang berpotensi mempengaruhi tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Hamid Padu menyatakan bahwa investasi sangat berperan dalam penyerapan lapangan kerja.

Data terbaru menunjukkan bahwa realisasi investasi di Sulawesi Selatan pada triwulan pertama 2024 sebesar Rp2,507 triliun, menurun sebesar Rp538 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,045 triliun.

Meskipun demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024 turun menjadi 4,90 persen, lebih rendah 0,36 persen poin dibandingkan Februari 2023.

Prof. Hamid menekankan bahwa penurunan investasi di Sulawesi Selatan akan berdampak pada penurunan lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

“Berkurangnya investasi dari sektor swasta atau industri akan mengurangi penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pengangguran,” ujar Prof. Hamid, Rabu (10/7/2024).

Menurut Prof. Hamid, mendorong investasi di Sulsel dapat dilakukan melalui kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah untuk memastikan terbukanya lapangan kerja yang lebih luas. “Jika swasta, investasi asing, dan pemerintah bersama-sama membuka investasi, maka serapan kerja akan meningkat,” tambahnya.

Untuk membuka peluang investasi yang lebih luas di Sulsel, Prof. Hamid menjelaskan bahwa diperlukan kebijakan suku bunga yang tidak memberatkan investor. “Faktor ekonomi yang mempengaruhi investasi sangat banyak, salah satunya suku bunga. Jika suku bunga tinggi, investor tidak akan mau mengambil kredit,” jelasnya.

Pemerintah daerah juga harus menjamin tersedianya kebutuhan yang menunjang investasi agar berjalan dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan menawarkan sumber daya dan keuntungan yang dimiliki oleh Sulsel.

“Investasi di Sulawesi Selatan harus disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Jika Sulsel menawarkan investasi yang dibutuhkan, maka investor akan tertarik,” lanjutnya.

Selain itu, Prof. Hamid menekankan pentingnya penyederhanaan perizinan untuk memudahkan investor dalam memperluas usaha mereka. “Proses perizinan harus disederhanakan agar tidak memberatkan investor,” pungkasnya.

Investasi yang kuat di Sulsel diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang luas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah ini. Dukungan dari berbagai pihak dan kebijakan yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan dalam menarik lebih banyak investasi ke Sulsel.

Demikian informasi seputar investasi di Sulawesi Selatan. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Scopecorner.Com.

Berita Terkini

Bisnis Baju Impor China Kuasai Pasar Indonesia, Produsen Lokal Makin Menjerit?

Maraknya bisnis baju impor China semakin menekan industri tekstil dan garmen nasional. Fenomena ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi produsen dalam negeri di tengah gempuran produk impor dengan harga murah dan volume besar. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menjelaskan bahwa ketimpangan antara kapasitas produksi nasional dan kebutuhan pasar menjadi salah satu penyebab utama membanjirnya produk […]

Read More
Berita Terkini

Ekspor Batu Bara Ambles sampai 20,85 Persen, Hanya Sumbang USD 17,94 Miliar hingga September 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor batu bara Indonesia masih mengalami kontraksi pada tahun 2025. Sepanjang Januari hingga September, nilai ekspor batu bara hanya mencapai 17,94 miliar dolar AS, turun 20,85 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 22,67 miliar dolar AS. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan bahwa […]

Read More
Berita Terkini

Moncer! Investasi Tata Ruang Digital Tembus Rp357,17 Triliun

Setahun Pemerintahan Prabowo Gibran, kebijakan tata ruang memasuki babak baru. Kementerian ATR/BPN melaporkan nilai investasi dari produk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjadi kewenangan pusat mencapai Rp357,17 triliun pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Angka itu lahir dari percepatan digitalisasi rencana dan perizinan yang menyatukan peta, aturan, dan proses bisnis dalam satu alur […]

Read More