Beberapa waktu Lalu kubu Prabowo-Sandiaga mengatakan bahwa pemerintah seharusnya melakukan penghematan biaya pada acara IMF-World Bank Annual meeting 2018 di Bali guna penanganan dampak bencana di Palu dan Donggala.
Presiden Jokowi merespon pernyataan tersebut dan mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran yang dikeluarkan pemerintah bukan spesifik untuk acara, melainkan dialokasikan untuk infrastruktur penujang di Bali sebagai tuan rumah IMF-World Bank.
“Anggaran digunakan untuk infrastruktur seperti memperluas apron Bandara Bali, membuat terowongan di persimpangan di Bali agar tidak macet. Itu artinya, infrastruktur yang dibangun akan digunakan dan masyarakat Bali akan merasakan manfaatnya,” ujar Jokowi.
Jokowi menambahkan bahwa kehadiran partisipan juga dapat mendongrak pariwisata di Bali yang secara otomatis akan meningkatkan devisa negara. Berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat jumlah partisipan yang datang ke Bali untuk menghadiri acara IMF-World Bank mencapai 36.000 orang.
Acara IMF tersebut juga diharapkan dapat memperkuat promosi pariwisata Indonesia ke negara lain. Selain itu, pertemuan tahunan tersebut juga menjadi incaran sejumlah negara. Banyak negara yang ingin pertemuan tersebut dilakasanakan di negaranya. Karena hal terseut dapat memberikan keuntungan bagi negaranya sebagai tuan rumah.
“Annual meeting menjadi rebutan banyak negara. Ini karena ada banyak dampak positif untuk negara tuan rumah. Hal lain adalah dapat memberikan citra baik terhadap negara tersebut,” ungkap Jokowi.
Indonesia menjadi tuan rumah Annual Meeting tahun 2018 dengan menggelontorkan dana mencapai Rp 855,5 miliar yang telah disepakati DPR RI di awal tahun 2017.
Sementara koalisi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengkritik penyelenggaraan pertemuan tersebut karena dianggap terlalu mewah. Pemerintah didesak untuk lebih berhemat dan pembiayaan untuk IMF tersebut dapat digunakan untuk membantu korban bencana di Palu, Donggala, maupun Lombok.
Tim Ekonomi pasangan Prabowo-Sandi, Rizal Ramli mengungkapkan bahwa teman-teman mendesak kepada pemerintah untuk lebih berhemat dari apa yang bisa dihemat. Penghematan tersebut dapat dialokasikan untuk membantu rakyat di Palu, Donggala, dan Lombok karena ada banyak yang masih belum dikerjakan.
Namun kritik tersebut direspon Staf Khusus Presiden Adita Irawati yang menegaskan bawa pengalihan anggaran tiba-tiba terebut tidak dapat dilakukan karena akan menyalahi peraturan perundangan.
