Pembangkit lIstrik Tenaga Uap di Palu merupakan PLTU yang akan bertanggung jawab dengan pengelolaan limbah yang dihasilkan olehnya. Hanya saja ditengah perjalanan banyak orang yang membuat mereka mundur dari kursi.
Isu intervensi dari beberapa oknum mencuat dengan ini. Ada isu perijinan, biaya pengelolaan yang tidak rasonal dan penunjukan kapal angkut yang begitu mahal. Hal tersebut menjadi sebuah isu yang mencuat setelah ada orang yang mundur dari kursi jabatan.
Beberapa oknum disinyalir berasal dari kementrian BUMN. Namun ini masih berupa isu yang belum jelas keberadaanya. Ada oknum yang disinyalir melakukan monopoli. Kegiatan pengelolaan limbah dengan adanya hal tersebut menjadi satu hal yang sulit untuk dilakukan.
Ada oknum dari KLHK yang meminta komisi. Ini menjadi sebuah maslaah yang perlu untuk ditindak lanjuti, pasalnya permasalahan limbah sudah urgent. Jika nanti permasalahan limbah tidak bisa untuk diselesaikan maka akibatnya akan fatal.
Untuk saat ini PLTU Palu tidak ada kejelasan untuk masalah limbahnya. Hal tersebut menjadikan satu problem PLTU bertambah. Limbah semakin hari semakin bertambah. Masyarakat memiliki desakan untuk melakukan aksi.
Pengelolaan limbah sudah seharusnya dibantu oleh pemerintah. Andil dalam pengaturan limbah sehingga embuat lingkungan tidak tercemari merupakan tujuan dari kementrian ini selain menjaga alam yang dimiliki oleh Negara.
Ini hanya permasalahan oknum yang selalu meminta komisi. Merupakan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan adanya ini. Seharusnya limbah yang dihasilkan dari PLTU Palu sudah dibenahi. Dikerjakan oleh orang yang mumpuni yang berada di jajaran management. Namun jika terus seperti ini dan jajaran banyak yang menggundurkan diri bagaimana dengan nasib rakyat di sekita PLTU?
Diduga Mengganjal Pengelolaan Limbah Abu Batu Bara PLTU? Ini merupakan indikasi yang sangat jelas. Dengan keadaan limbah yang terus menerus bertambah dan keadaan PLTU yang mengundurkan diri dari jabatan bukanya tidak mungkin. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab dari yang terjadi saat ini di Palu.
Meminta komisi wajar untuk jasa, namun jika untuk melakukan intervensi. Mereka (pihak PLTU) sudah mempersiapkan keadaan dan mereka sudah mahir di bidang kenapa meski menghambat?
