Investasi Cip: Korea Selatan Luncurkan Program Bantuan Senilai US$7,30 Miliar

Korea Selatan fokus investasi cip? Pemerintah Korea Selatan telah mengumumkan paket bantuan besar-besaran untuk mendukung industri cip, dengan nilai mencapai lebih dari 10 triliun won atau setara dengan US$7,30 miliar (sekitar Rp117,2 triliun) dalam kurs saat ini (Rp16.055 per dolar AS). Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen keras pemerintah untuk memenangkan ‘perang’ cip yang sedang berlangsung.

Menteri Keuangan Choi Sang-Mok mengungkapkan rencana ini pada hari Minggu (12/05/24) kemarin, setelah menetapkan pandangan yang jelas untuk memenangkan persaingan di industri semikonduktor. Menurut laporan dari Reuters, investasi cip ini akan ditujukan untuk mendukung berbagai aspek dalam rantai pasokan semikonduktor, termasuk bahan cip, pembuat peralatan, dan perusahaan fabless.

Salah satu komponen utama dari paket tersebut adalah penawaran pinjaman kebijakan dan pembentukan dana baru yang akan dikelola oleh lembaga keuangan baik dari sektor publik maupun swasta. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dorongan besar bagi para pelaku industri cip untuk melakukan investasi dan inovasi lebih lanjut.

Tidak hanya itu, Korea Selatan juga tengah membangun klaster cip mega di Yongin, selatan ibukota Seoul. Klaster ini diproyeksikan sebagai pusat teknologi tinggi terbesar di dunia, yang akan menjadi landasan bagi kemajuan industri cip negara tersebut.

Presiden Yoon Suk Yeol telah menegaskan komitmen penuhnya untuk menggunakan semua sumber daya yang tersedia guna memastikan kemenangan dalam ‘perang’ cip ini, bahkan dengan menawarkan insentif pajak kepada para investor.

Korea Selatan Fokus Investasi Cip, Tiongkok Justru Batasi Penggunaan Teknologi Asing

Sementara itu, di Tiongkok, langkah-langkah yang diambil pemerintah Beijing dalam membatasi penggunaan teknologi asing semakin memperkuat kompetisi global dalam industri semikonduktor.

Dengan menghapus mikroprosesor dari Amerika Serikat seperti Intel dan AMD dari penggunaan di komputer pribadi dan server pemerintah, serta menggantikan perangkat lunak dan sistem operasi buatan luar negeri dengan produk dalam negeri, Tiongkok berupaya memperkuat posisinya dalam hal teknologi.

Langkah-langkah ini mencerminkan ketegangan yang meningkat antara Tiongkok dan Amerika Serikat dalam hal perdagangan dan keamanan teknologi. Sementara Amerika Serikat memberlakukan sanksi kepada sejumlah perusahaan Tiongkok, Tiongkok pun menjawab dengan upaya membangun kemandirian dalam industri teknologi informasi dan semikonduktor.

Dengan berbagai langkah strategis yang diambil oleh negara-negara seperti Korea Selatan dan Tiongkok, persaingan dalam investasi cip semakin memanas. Namun, upaya pemerintah Korea Selatan untuk memberikan dukungan dan insentif kepada industri cip lokalnya menandakan komitmen yang kuat dalam memenangkan ‘perang’ cip di pasar global.

Demikian informasi seputar investasi cip oleh Korea Selatan. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Scopecorner.Com.

Berita Terkini

Kenapa Produksi Batu Bara Indonesia Ditargetkan Capai 739,674 Juta Ton di 2025?

Menurut data terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi batu bara Indonesia pada 2025 ditargetkan mencapai 739,674 juta ton. Angka itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Sampai dengan Mei 2025, Indonesia telah memproduksi 357,6 juta ton batu bara, dengan nilai ekspor […]

Read More
Berita Terkini

Pecut Investasi Pembangkit Panas Bumi: Pemerintah Putuskan Kaji Kurangi Pajak?

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempertimbangkan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi. Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian bagi investor yang tertarik pada investasi pembangkit panas bumi di Tanah Air. Salah satu kajian utama adalah mengurangi pajak terkait proyek panas bumi. Direktur Jenderal […]

Read More
Berita Terkini

Kenapa Revisi UU Migas Penting untuk Masa Depan Energi Nasional Indonesia?

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai swasembada energi, terutama dalam sektor minyak dan gas bumi. Salah satu langkah yang dianggap krusial adalah revisi UU Migas, yang saat ini dinilai belum mampu mendukung optimalisasi pengelolaan sektor ini. Ketua Umum Serikat Pekerja SKK Migas, Afriandi Eka Prasetya mengungkapkan bahwa revisi undang-undang tersebut sangat dibutuhkan agar pengelolaan […]

Read More