19 Tahun Mandek, RUU PPRT Akan Menjadi Prioritas Legislasi Nasional 2023

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan membawa perubahan besar bagi para pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa RUU PPRT akan mengatur hak-hak mendasar yang harus diperoleh PRT, mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga hak cuti.

Menurut Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, selama ini para PRT tidak memiliki perlindungan bagi hak-hak mendasar mereka. Oleh karena itu, kehadiran RUU PPRT sangat dinantikan untuk memberikan perlindungan bagi para PRT.

RUU PPRT juga akan mengatur hak pemberi kerja. Pemberi kerja akan mendapatkan kepastian data-data terkait PRT yang bekerja dengan mereka dan bisa berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga terkait mengenai kontrak kerja mereka dengan PRT.

RUU PPRT sudah mandek di parlemen selama 19 tahun dan sudah berulang kali masuk dan keluar dari daftar prolegnas DPR sejak 2004. Pada 2020, RUU PPRT rampung dibahas di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah, namun rencana itu pupus dan RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Presiden Jokowi meminta Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melobi DPR untuk membahas RUU PPRT yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2023. Ia juga memerintahkan kedua menteri untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan semua stakeholder untuk mempercepat penetapan RUU PPRT.

Dengan adanya RUU PPRT, diharapkan para PRT akan mendapatkan perlindungan yang layak dan hak-hak mendasar mereka akan terpenuhi. Pemberi kerja juga akan memiliki kepastian data dan bisa berkonsultasi dengan lembaga terkait mengenai kontrak kerja mereka dengan PRT. Ini merupakan langkah besar untuk memperjuangkan hak-hak para PRT di Indonesia.

Berita Terkini

60 Kg Ikan Ilegal di Ternate: KKP Musnahkan Demi Upaya Mencegah Kerusakan Ekosistem Perairan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan penindakan terhadap peredaran olahan ikan ilegal di Indonesia. Pada kali ini, sebanyak 60 kg olahan dari ikan ilegal dimusnahkan di Ternate, Maluku Utara. Aksi penindakan ini dilakukan untuk mencegah kerusakan ekosistem perairan dan menjaga ketersediaan sumber daya ikan yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber […]

Read More
Berita Terkini

Blue Bird Jadi Pionir Penggunaan Mobil Listrik di Industri Transportasi Indonesia

Perusahaan transportasi terbesar di Indonesia, Blue Bird berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan memperkenalkan mobil listrik ke dalam armada mereka. Saat ini, Blue Bird telah memperkenalkan 50 mobil listrik di Jakarta, Tangerang, dan Bali, dan berencana untuk menambah 100 mobil listrik pada tahun 2022, serta 500 mobil listrik pada tahun 2023. Dengan demikian, pada tahun […]

Read More
Berita Terkini

Presiden Jokowi Resmikan Mayapada Hospital Bandung Sebagai Upaya Peningkatan Layanan Kesehatan di Jawa Barat

Presiden Jokowi (Joko Widodo) telah meresmikan rumah sakit swasta, yakni Mayapada Hospital Bandung. Hal tersebut menandai adanya peningkatan permintaan layanan kesehatan swasta di Indonesia. Mayapada Hospital memiliki kapasitas sekitar 600 tempat tidur, termasuk 100 kamar VIP dan 20 unit ICU, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern seperti helipad dan pusat layanan medis 24 jam. Dalam […]

Read More