Solusi Lawan Korupsi Ala Sri Mulyani: Digitalisasikan Penyaluran Bansos, Semua Pakai Sistem Transparan?

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan digitalisasi bisa mengurangi risiko korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Ani, sapaan akrabnya, mengatakan bansos dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke rekening bank penerima manfaat. Dengan begitu, risiko korupsi atau pungutan liar bisa lebih sedikit dibanding sebelum adanya digitalisasi.

“Rezim sebelum adanya teknologi digital, ada kekhawatiran setiap program pemerintah yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat akan melalui berbagai proses birokrasi administrasi yang kemudian sangat rentan terhadap korupsi atau pungutan liar,” ujarnya dalam Conference on Public Finance and Treasury 2022 pada Rabu, 14 Desember.

Ani mengatakan pemerintah juga melakukan pengembangan platform pembayaran pemerintah (PPP) dan memanfaatkan kartu kredit pemerintah. Kartu kredit pemerintah disebut mengurangi banyak sekali aspek administrasi dan pelaporan karena setiap pelaporan penggunaan uang menggunakan kartu kredit langsung tercatat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) juga mengenalkan digipay marketplace. Digipay merupakan sistem aplikasi pembayaran digital menggunakan kartu kredit pemerintah dan/atau CMS Virtual Account yang dikembangkan oleh Kemenkeu bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara).

Ekosistemnya terbentuk dari Satker pengelola Uang Persediaan (UP) APBN dan UMKM dengan berbasis rekening pada suatu bank yang sama. “Ini terutama akan sangat menguntungkan pelaku UMKM di dalam berpartisipasi atau mendapatkan akses untuk bisa mensuplai kebutuhan pemerintah dengan menawarkan barang dan jasa melalui marketplace digital pemerintah,” kata Ani.

Pemerintah juga melakukan digitalisasi dari sisi penerimaan negara. Modul penerimaan negara disebut telah mengenalkan generasi ketiga dengan fitur terbaru yang mengakomodasi teknologi perbankan dan fintech.

Perbankan dan fintech bisa menjadi lembaga penerima pajak atas nama pemerintah dan menyalurkannya ke pemerintah. Dengan begitu pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan inklusif bagi wajib pajak. Ke depan, sambungnya, Kemenkeu juga akan terus bertransformasi dalam organisasi maupun cara kerja dengan mengintegrasikan teknologi digital.

Berita Terkini

Sri Mulyani Resmi Umumkan Penyaluran Investasi Pemerintah Rp1,52 Triliun ke 6 LKI

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan penambahan investasi pemerintah sebesar Rp1,52 triliun kepada 6 Lembaga Keuangan Internasional (LKI) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia Pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2023. Keputusan ini secara resmi diundangkan pada tanggal 16 Mei 2023. Pasal 3 ayat 1 dalam […]

Read More
Berita Terkini

Platform LinkedIn PHK 716 Karyawan dan Tutup Aplikasi Lowongan Kerja di China

LinkedIn, platform media sosial profesional yang dimiliki Microsoft, akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 716 karyawan dan menutup aplikasi lowongan kerja di China. Keputusan tersebut diambil setelah perusahaan melihat pergeseran perilaku pelanggan dan pertumbuhan pendapatan yang melambat. CEO LinkedIn, Ryan Roslansky mengatakan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada karyawan bahwa perusahaan melakukan perubahan pada organisasi […]

Read More
Berita Terkini

PT Panarub Industry Kena Skandal: Dugaan Lakukan Pemotongan Upah dan PHK Secara Sepihak

Sekarang ini, semakin banyak perusahaan yang mengambil keuntungan dari kondisi pandemi global. Sayangnya, PT Panarub Industry, produsen sepatu ternama yang berlokasi di Tangerang, Banten, terlibat dalam praktik diskriminasi dan eksploitasi terhadap buruhnya. Dalam laporan investigasi, PT Panarub Industry dituding telah memotong upah karyawan dan memecat ribuan pekerja secara sepihak selama pandemi. Bahkan, serikat pekerja mengklaim […]

Read More