Solusi Lawan Korupsi Ala Sri Mulyani: Digitalisasikan Penyaluran Bansos, Semua Pakai Sistem Transparan?

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan digitalisasi bisa mengurangi risiko korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Ani, sapaan akrabnya, mengatakan bansos dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke rekening bank penerima manfaat. Dengan begitu, risiko korupsi atau pungutan liar bisa lebih sedikit dibanding sebelum adanya digitalisasi.

“Rezim sebelum adanya teknologi digital, ada kekhawatiran setiap program pemerintah yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat akan melalui berbagai proses birokrasi administrasi yang kemudian sangat rentan terhadap korupsi atau pungutan liar,” ujarnya dalam Conference on Public Finance and Treasury 2022 pada Rabu, 14 Desember.

Ani mengatakan pemerintah juga melakukan pengembangan platform pembayaran pemerintah (PPP) dan memanfaatkan kartu kredit pemerintah. Kartu kredit pemerintah disebut mengurangi banyak sekali aspek administrasi dan pelaporan karena setiap pelaporan penggunaan uang menggunakan kartu kredit langsung tercatat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) juga mengenalkan digipay marketplace. Digipay merupakan sistem aplikasi pembayaran digital menggunakan kartu kredit pemerintah dan/atau CMS Virtual Account yang dikembangkan oleh Kemenkeu bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara).

Ekosistemnya terbentuk dari Satker pengelola Uang Persediaan (UP) APBN dan UMKM dengan berbasis rekening pada suatu bank yang sama. “Ini terutama akan sangat menguntungkan pelaku UMKM di dalam berpartisipasi atau mendapatkan akses untuk bisa mensuplai kebutuhan pemerintah dengan menawarkan barang dan jasa melalui marketplace digital pemerintah,” kata Ani.

Pemerintah juga melakukan digitalisasi dari sisi penerimaan negara. Modul penerimaan negara disebut telah mengenalkan generasi ketiga dengan fitur terbaru yang mengakomodasi teknologi perbankan dan fintech.

Perbankan dan fintech bisa menjadi lembaga penerima pajak atas nama pemerintah dan menyalurkannya ke pemerintah. Dengan begitu pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan inklusif bagi wajib pajak. Ke depan, sambungnya, Kemenkeu juga akan terus bertransformasi dalam organisasi maupun cara kerja dengan mengintegrasikan teknologi digital.

Berita Terkini

Buntut Penjualannya Turun: Harga iPhone 14 Pro dan Pro Max di China Terbanting Diskon

Pasar smartphone di China memasuki masa suram terbukti dari harga model terbaru iPhone 14 Pro dari Apple yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan akan handphone cerdas yang dikeluarkan oleh Apple. Pengecer resmi Apple, JD.com dan Suning menawarkan iPhone 14 Pro dengan diskon sebesar 800 yuan, menjualnya seharga 7.199 yuan atau sekitar Rp15,8 […]

Read More
Berita Terkini

Musim Panen Raya: Bulog Targetkan 70% Cadangan Beras Pemerintah Terpenuhi

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) memastikan bahwa pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun ini sebanyak 2,4 juta ton akan dioptimalkan dengan mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri. Musim panen raya pada Maret akan menjadi saat yang tepat untuk mencapai 70% dari target CBP tahun ini, sisanya diharapkan dapat dipenuhi saat panen gadu. Petani akan […]

Read More
Berita Terkini

19 Tahun Mandek, RUU PPRT Akan Menjadi Prioritas Legislasi Nasional 2023

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan membawa perubahan besar bagi para pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa RUU PPRT akan mengatur hak-hak mendasar yang harus diperoleh PRT, mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga hak cuti. Menurut Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, selama […]

Read More