PLTA Kayan: KHE Mulai Mobilisasi Peralatan Pembangunan Pra Kosntruksi PLTA Sungai Kayan

Pelan Tapi Pasti PT Kayan Hydro Energy Mulai Mobilisasi Peralatan Pembangunan Pra Kontruksi di PLTA Kayan, Kalimantan Utara.

Jika tidak ada rintangan, aktivitas mobilisasi peralatan untuk pembangunan pra kontruksi PLTA Sungai Kayan di Kecamatan Peso bakal segera dimulai.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Cabang PT Kayan Hydro Energy (KHE) Tanjung Selor, Rono yang mengatakan untuk melakukan mobilisasi tersebut. Saat ini pihaknya hanya bisa menggunakan akses sungai sampai ke Bayangkara, Tanjung Palas Barat. Selanjutnya, dilanjutkan menggunakan akses darat dengan menumpang di jalan masuk untuk bisa sampai ke lokasi.

Menurutnya, untuk bisa tembus ke lokasi menggunakan akses darat dari Bhayangkara itu membutuhkan waktu sekitar dua jam.

Akan tetapi untuk bisa lewat sungai sampai ke lokasi pembangunan PLTA Kayan, KHE saat ini sudah mengusulkan izin galian C yang sekrang berproses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Meski demikian, sambil berjalan sebelum izin galian C selesai dan diterbitkan, pihaknya secara perlahan bakal melakukan mobilisasi beberapa peralatan yang bisa lewat darat.

Pengerukan Sungai Dilakukan KHE

PLTA, Ilsutrasi Pengerukan Sungai (digtara.com)

Pengerukan sungai harus dilakukan KHE karena semua alat yang didatangkan untuk membangun proyek PLTA Kayan ini didatangkan dari luar negeri yang akan diangkut lewat sungai.

Perlu diketahui, beberapa jenis peralatan yang akan digunakan untuk pembangunan PLTA Kayan ini cukup besar, seperti turbin, itu mobilisasinya harus lewat sungai.

Oleh karena itu, KHE sedang mengurus izin galian C. Izin tersebut ditargetkan akan selesai dalam waktu kurang lebih enam bulan. Untuk mengurus izin galian C memang membutuhkan waktu yang sangat lama, hal ini dikarenakan ada beberapa yang harus di perhatikan di antaranya terkasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Jika izin sudah selesai, aktivitas pengerukan pun akan langsung dilakukan KHE. Adapun sistem pengerukan yang dilakukan nanti yakni menggunakan alat sedot yang aktivitasnya akan mulai dilakukan dari Bhayangkara. Nantinya material dari galian C itu akan ditampung.

Dalam hal ini, butuh waktu kurang lebih satu sampai setengah tahun, untuk bisa melewati jalur sungai. Berdasarkan survey di lapangan, setidaknya ada enam blok yang mengalami pendangkalan, mulai dari Bhayangkara sampai ke Pangean.

PLTA Kayan nantinya akan menjadi PLTA terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara dengan kapasitas 9.000 megawatt. Mulai pembangunan akhir tahun ini, PLTA Kayan bakal beroperasi pada tahun 2024 mendatang.

Berita Terkini

Bea Keluar Batu Bara: Dirut Bukit Asam Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakannya?

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Arsal Ismail meminta pemerintah untuk meninjau ulang rencana penerapan bea keluar (BK) terhadap ekspor batu bara. Hal tersebut menyusul kondisi harga batu bara global yang belum sepenuhnya pulih, dikhawatirkan dapat menambah beban bagi pelaku usaha tambang ketika penerapan kebijakan bea keluar batu bara. Arsal mengungkapkan bahwa penerapan bea […]

Read More
Berita Terkini

Kenapa Produksi Batu Bara Indonesia Ditargetkan Capai 739,674 Juta Ton di 2025?

Menurut data terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi batu bara Indonesia pada 2025 ditargetkan mencapai 739,674 juta ton. Angka itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Sampai dengan Mei 2025, Indonesia telah memproduksi 357,6 juta ton batu bara, dengan nilai ekspor […]

Read More
Berita Terkini

Pecut Investasi Pembangkit Panas Bumi: Pemerintah Putuskan Kaji Kurangi Pajak?

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempertimbangkan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi. Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian bagi investor yang tertarik pada investasi pembangkit panas bumi di Tanah Air. Salah satu kajian utama adalah mengurangi pajak terkait proyek panas bumi. Direktur Jenderal […]

Read More