PLTA Kayan Berkapasitas 9.000 MW Akan Dibangun Pada Akhir Tahun Ini

Kajian pembangunan PLTA Kayan telah dilakukan sejak tahun 2009.

Pemerintah berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Terbesar di Sungai Kayan, Kaliamantan Utara (Kaltara) pada akhir tahun ini. pembangunan PLTA ini ditujukan untuk mengaliri listrik di ibu kota baru serta Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional di Tanah Kuning.

Untuk mensukseskan rencananya tersebut, pemerintah telah menggandeng PT Kayan Hidro Energi untuk menjadi pengembang dalam mega proyek ini.

PLTA Kayan diproyeksikan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara

Direktur Operasional PT Kayan Hidro Energi Khaerony mengungkapkan PLTA Sungai Kayan akan diproyeksikan menjadi PLTA tersebsar di Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Oleh karenanya, kajian pembangunan PLTA ini telah dilakukan sejak tahun 2009.

“Untuk studi PLTA sebesar ini, terbesar salah satu di Asia dan Indonesia juga, studinya nggak lama sebenarnya, karena kalau studi PLTA bisa sampai puluhan tahun, kami cukup 10 tahun, yang lain 20-23 tahun,” terang Khaerony di Jakarta, (21/8/2019) seperti dikutip dari detik.com.

Selain itu, kajian untuk debit air juga tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, karena harus melihat kondisi debit air pada saat musim hujan dan musim kemarau.

PLTA (ThInkstock)

“Kenapa lama? Dari musim kemarau, hujan, banjir, tinggi sampai surut itu kajian, bahkan pernah revisi kajian karena di 2015 ada banjir terbesar di Kaltara, akhirnya desain diubah dan sudah selesai desainnya,” kata Khaerony.

Adapun pembangkit tersebut akan menghasilkan daya sebesar 9.000 megawatt dan akan didirikan diatas tanah seluas 12.000 hektare.

Pihak pengembang juga telah menjalin kerja sama denga Powerchina untuk mengucurkan dana investasi yang jumlahnya sekitar sekitar 20,7 miiar dolar AS hingga 24,3 miliar dolar AS.

Jika dirupiahkan, pembangunan PLTA Kayan akan menghabiskan biaya sebesar Rp 289,8 triliun hingga Rp 340,2 triliun mengacu kurs Rp 14.000 per dolar AS.

“(investasinya) 2,3-2,7 juta dolar AS per MW. Kenapa tinggi? Karena akses ke lokasi butuh ekstra, termasuk jadi cost tersebut,” Kata Khaerony di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Proyek tersebut diprediksi rampung dalam kurun waktu 20 sampai 25 tahun. Untuk pembangunannya sendiri akan dilakukan dalam lima tahap.

Tahap pertama akan dibangun PLTA Kayan 1 dengan kapasitas 900 MW. PLTA Kayan 2 akan menghasilkan daya sebesar 1.200 MW, PLTA Kayan 3 dan 4 masing-masing menghasilkan daya sebesar 1.800 MW dan PLTA Kayan 5 akan dibangun dengan kapasitas 3.200 MW.

Kendati membutuhkan waktu yang lama, namun listrik di PLTA Kayan 1 sudah bisa digunakan untuk mengaliri listrik pada tahun 2024.

PLTA Kayan satu, 5 tahun dibangun, sudah ada listrik 900 MW di 2024, tahap 2 2025,” terangnya.

Berita Terkini

Buntut Penjualannya Turun: Harga iPhone 14 Pro dan Pro Max di China Terbanting Diskon

Pasar smartphone di China memasuki masa suram terbukti dari harga model terbaru iPhone 14 Pro dari Apple yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan akan handphone cerdas yang dikeluarkan oleh Apple. Pengecer resmi Apple, JD.com dan Suning menawarkan iPhone 14 Pro dengan diskon sebesar 800 yuan, menjualnya seharga 7.199 yuan atau sekitar Rp15,8 […]

Read More
Berita Terkini

Musim Panen Raya: Bulog Targetkan 70% Cadangan Beras Pemerintah Terpenuhi

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) memastikan bahwa pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun ini sebanyak 2,4 juta ton akan dioptimalkan dengan mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri. Musim panen raya pada Maret akan menjadi saat yang tepat untuk mencapai 70% dari target CBP tahun ini, sisanya diharapkan dapat dipenuhi saat panen gadu. Petani akan […]

Read More
Berita Terkini

19 Tahun Mandek, RUU PPRT Akan Menjadi Prioritas Legislasi Nasional 2023

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan membawa perubahan besar bagi para pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa RUU PPRT akan mengatur hak-hak mendasar yang harus diperoleh PRT, mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga hak cuti. Menurut Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, selama […]

Read More