Penjelasan soal Ramai PT Pertamina Terapkan Kebiakan Kuota Pembelian Solar

PT Pertamina Patra Niaga buka suara soal beli bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar yang tidak boleh berpindah-pindah SPBU. Area Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah Pertamina Patra Niaga Brasto Galih Nugroho mengatakan pembelian solar saat ini memang dibatasi per hari. Hal itu tercantum dalam Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4 Tahun 2020.

Dalam hal ini, masyarakat masyarakat memang tidak bisa membeli solar di SPBU PT Pertamina mana pun kalau kuota beli solar hariannya habis. “Bukan tidak boleh pindah SPBU. Ada Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4 Tahun 2020, itu kan ada batas pembelian solar bersubsidi per kendaraan per hari,” kata Brasto.

Ia menuturkan dalam SK Kepala BPH Migas tersebut telah ditentukan batas maksimal pembelian BBM bersubsidi jenis solar untuk kendaraan roda empat pribadi, yakni setiap kendaraan dibatasi 60 liter per hari.

PT Pertamina Terapkan Kuota Pembelian BBM Bersubsidi?

Sementara itu untuk kendaraan roda empat yang digunakan untuk angkutan umum orang atau barang dibatasi sebanyak 80 liter per hari. Sedangkan, kendaraan roda enam atau lebih yang digunakan untuk angkutan umum orang atau barang dibatasi 200 liter per hari.

Lebih lanjut, Brasto mengatakan selama ini pembelian solar batasannya hanya dicatat manual oleh petugas SPBU sehingga operator SPBU tidak mengetahui berapa banyak BBM bersubsidi yang telah dibeli kendaraan tersebut pada hari yang sama. “Oh ternyata mobil dengan pelat nomor yang sama ini, beberapa kali membeli BBM bersubsidi pada hari yang sama, karena (pencatatannya) tidak real time,” kata Brasto.

Oleh karena itu, PT Pertamina ke depannya akan menggunakan aplikasi MyPertamina untuk mendata batasan pembelian solar tersebut. Lewat MyPertamina, kata dia, data pembelian BBM bersubsidi tercatat secara daring dan real time karena menggunakan QR Code.

Brasto pun mencontohkan satu unit kendaraan roda empat pribadi jika sudah membeli solar bersubsidi sebanyak 60 liter, tidak boleh membeli lagi BBM tersebut di SPBU yang sama maupun SPBU yang lain pada hari yang sama. Menurutnya, kendaraan tersebut baru bisa membeli BBM bersubsidi lagi di SPBU yang sama atau SPBU lain pada keesokan harinya.

Meski demikian, jika kendaraan tersebut pada pagi hari membeli 50 liter, masih bisa membeli lagi sebanyak 10 liter di SPBU yang sama maupun lainnya, sehingga kuota pembelian maksimal 60 liter per hari terpenuhi. “Jadi, dengan sistem Subsidi Tepat MyPertamina ini, datanya real time, sehingga dapat diketahui kendaraan tersebut sudah isi BBM bersubsidi berapa liter pada hari itu,” tegas Brasto dari pihak PT Pertamina.

Berita Terkini

Buntut Penjualannya Turun: Harga iPhone 14 Pro dan Pro Max di China Terbanting Diskon

Pasar smartphone di China memasuki masa suram terbukti dari harga model terbaru iPhone 14 Pro dari Apple yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan akan handphone cerdas yang dikeluarkan oleh Apple. Pengecer resmi Apple, JD.com dan Suning menawarkan iPhone 14 Pro dengan diskon sebesar 800 yuan, menjualnya seharga 7.199 yuan atau sekitar Rp15,8 […]

Read More
Berita Terkini

Musim Panen Raya: Bulog Targetkan 70% Cadangan Beras Pemerintah Terpenuhi

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) memastikan bahwa pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun ini sebanyak 2,4 juta ton akan dioptimalkan dengan mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri. Musim panen raya pada Maret akan menjadi saat yang tepat untuk mencapai 70% dari target CBP tahun ini, sisanya diharapkan dapat dipenuhi saat panen gadu. Petani akan […]

Read More
Berita Terkini

19 Tahun Mandek, RUU PPRT Akan Menjadi Prioritas Legislasi Nasional 2023

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan membawa perubahan besar bagi para pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa RUU PPRT akan mengatur hak-hak mendasar yang harus diperoleh PRT, mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga hak cuti. Menurut Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, selama […]

Read More